Beritatrends, Magetan – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Magetan, Sujatno, menyampaikan pokok pikiran dewan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, yang digelar di Pendopo Surya Graha, Kamis (14/03/2024).
Pihaknya menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, harus selaras dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
“RPJPN tahun 2025-2045 sangat luar biasa yaitu Menuju Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Tentunya harus diimplementasikan juga di Magetan,” terang Sujatno.
Ia menekankan, agar prioritas pembangunan hendaknya mendasar pada isu strategis yang riil serta menjadi kebutuhan nyata pemerintah daerah dan masyarakat.
Diantaranya terkait pertumbuhan ekonomi Magetan yang masih di bawah angka provinsi, yakni sekitar 4,47%. Pemerintah menargetkan pada tahun 2045 pendapatan per kapita penduduk dapat mencapai USD 11.500 per tahunnya.
Tingkat kemiskinan di Magetan yang masih di angka 9,81%, juga diharap terus menurun pada tahun mendatang. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka yang masih di angka 4,1%, dikatakan Politisi PDIP tersebut sebagai sebuah tantangan, agar arah pembangunan diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.
“Ini tugas kita semuanya sehingga target tahun 2025 ada peningkatan pembangunan, dan tentunya goals-nya untuk Indonesia Emas, Magetan Emas di tahun 2045,” kata Sujatno.
Di satu sisi, reformasi birokrasi serta daya saing SDM disebut juga perlu ditingkatkan. Meski saat ini telah ada 2 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Magetan, menurut Ketua DPRD, penyelenggaraan pemerintahan diminta terus berbenah.
Lebih lanjut, pihaknya menuntut agar pembangunan juga diarahkan pada sektor unggulan daerah, seperti pariwisata dan UMKM. Tak hanya itu, pembangunan sektor pertanian diharap mampu mengoptimalkan Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang Perlindungan Petani.
Kemudian terkait pengendalian inflasi, penanganan stunting, kebencanaan, dan pemenuhan infrastruktur penunjang perekonomian, juga disebut dalam pokok-pokok pikiran Dewan.
“Diharap perencanaan pembangunan berfokus pada kegiatan atau sub kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat dalam rangka meningkatkan kualitas SDM standar pelayanan minimal, dan urusan pelayanan dasar publik,” harap Sujatno.
