CV. Berkat Darmawan Diduga Lepas Tangan dan Nanipulasi BPJS
BeritaTrends, Bengkayang — Di balik angka besar proyek pembangunan jembatan gantung Sungai Raya senilai Rp6,5 miliar, tersimpan kisah yang memilukan. Proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang ini justru menyisakan luka mendalam bagi seorang pekerja muda bernama Rico Wongso. Jari tangannya hancur tergulung mesin molen pada 14 September 2026 sebuah kecelakaan yang seharusnya bisa dihindari jika prosedur keselamatan benar-benar dijunjung tinggi.
Kini, keluarga korban membuka suara dan membeberkan serangkaian dugaan pelanggaran yang mencerminkan betapa lunaknya perlindungan terhadap para pekerja di proyek bernilai miliaran rupiah ini. Empat poin utama terungkap, dan semuanya menuntut perhatian serius pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Pertama, kelalaian keselamatan yang nyata. Proyek sekelas ini, yang dibiayai APBN, seharusnya menggunakan beton siap pakai (ready mix) demi keamanan dan kualitas. Namun faktanya, mesin molen manual yang berisiko tinggi tetap digunakan di lokasi. Tanpa pengaman yang memadai dan pengawasan yang ketat, kecelakaan tinggal menunggu waktu dan kini itu telah menimpa Rico. Di mana pengawasan K3 yang wajib dijalankan?
Kedua, keadilan yang tertunda atas hak yang sederhana. Upah yang menjadi hak korban justru tertahan dua bulan lamanya. Baru setelah keluarga mendesak keras, sisa upah itu akhirnya diserahkan pada 4 November 2026. Bagaimana mungkin seorang yang baru saja kehilangan sebagian kemampuan fisiknya harus berjuang sekadar untuk menerima hasil keringatnya sendiri?
Ketiga, dugaan manipulasi jaminan sosial yang sangat menyakitkan. Hingga saat ini, santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB yang menjadi hak penuh korban belum dibayarkan. Perusahaan beralasan menunggu proses klaim BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 25 sangat jelas: perusahaan wajib membayarkan STMB terlebih dahulu, tidak boleh menunggu pencairan dari pihak asuransi. Fakta bahwa biaya pengobatan awal dibayarkan secara mandiri oleh perusahaan menimbulkan dugaan kuat, apakah kepesertaan BPJS baru diurus setelah kecelakaan terjadi? Jika benar, ini bukan sekadar kelalaian, melainkan ketidakpedulian nyawa pekerja.
Keempat, kekhawatiran saat proyek dinyatakan selesai. Proyek kini telah memasuki tahap serah terima sementara. Sementara dana pencairan mendekati 100 persen, tanggung jawab terhadap korban justru terancam terlantar. Apakah penundaan pembayaran ini adalah cara agar perusahaan bisa pergi begitu saja setelah dana negara diterima penuh? Jika iya, maka ini adalah bentuk ketidakadilan yang sangat menyedihkan.
Keluarga korban meminta Polda Kalbar segera memeriksa pihak terkait, termasuk pimpinan CV. Berkat Darmawan, serta memeriksa kelengkapan dokumen keselamatan kerja dan administrasi kepesertaan BPJS.
“Jangan sampai uang negara sebesar Rp6,5 miliar diterima penuh, sementara pekerja yang terluka di sana dibiarkan berjuang sendirian tanpa jaminan masa depan,” ucap perwakilan keluarga dengan nada penuh harap namun tegas.
Kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, ini adalah panggilan hati nurani: tuntutlah tanggung jawab ini hingga tuntas. Pengawasan tidak boleh sekadar tulisan di atas kertas. Aturan hukum tidak boleh hanya berlaku bagi mereka yang lemah, tetapi harus tegak lurus, terutama ketika nyawa dan masa depan rakyat dipertaruhkan demi proyek yang dibayari uang rakyat pula.
