Pendapat Akhir Bupati Magetan dan Pengambilan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang PAPBD TA 2021

  • Whatsapp

Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya di kirim ke Provinsi di Surabaya untuk di sahkan untuk menjadi dasar pelaksanaan APBDP tagun 2021

Beritatrends, Magetan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menggelar Rapat Paripurna dalam agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis (30/09/2021)

Ketua DPRD Kabupaten Magetan H. Sujatno., SE. MM mengatakan bahwa agenda rapat paripurna kali ini pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah APBD perubahan tahun 2021.

“Ini tahap akhir dan di putuskan keputusan persetujuan, setelah diputuskan lalu dikirim ke Provinsi Jawa Timur untuk mendapat persetujuan yang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur.” jelasnya.

Lanjutnya, nanti setelah selesai lalu akan dipakai sebagai dasar untuk pelaksanaan pembangunan di APBD perubahan tahun 2021.

“Harapannya bahwa anggaran yang sudah di putuskan ini bisa digunakan semaksimal mungkin semuanya untuk kepentingan rakyat di Kabupaten Magetan.” terangnya.

Pihaknya menambahkan perubahan ini sejak awal itu pembahasan karena sekarang ini masih masa pandemi covid-19, dan paripurna kali ini ada 3 hal, antara lain tenaga kesehatan covid-19, jaring pengaman sosial, dan recovery ekonomi jadi ini artinya sangat luas untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan.

Ditempat yang sama, Bupati Magetan Dr. Drs. H. Suprawoto,. SH. M.Si mengatakan bahwa anggaran perubahan ini adalah sebagai upaya apalagi di tengah Pandemi Covid-19.

“Kita kan ada beberapa hal yang tidak mungkin diselesaikan dianggaran tahun 2021 kemarin tanpa perubahan. Seperti contoh gaji Nakes di RSUD, kemarin itu mekanismenya harus ada perubahan, dan pada waktu kemarin sudah terlanjur di tetapkan dan Surat Menteri Keuangan yang turunnya ke kita itu Februari tahun 2021.” jelas Bupati.

Lanjutnya, sehingga itu semua perlu di backup dengan anggaran perubahan.

“Kedua ada beberapa program yang lain selain gaji Nakes yang nanti diselesaikan di tahun 2021 ini dengan anggaran perubahan.” tutupnya.

Pos terkait