Beritatrends,Blitar – Ratusan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kabupaten Blitar menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (7/5/2026) siang. Mereka menuntut penindakan tegas terhadap organisasi ilegal yang mengatas namakan persilatannya.
Dalam orasinya, Ketua Cabang PSHT Kabupaten Blitar, Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, menyesalkan tidak adanya respons kongkret dari pemerintah daerah meskipun aspirasi sudah disampaikan berkali-kali melalui surat-menyurat.
“Kami pengurus PSHT Kabupaten Blitar mengakomodir permintaan seluruh anggota tentang kepastian hukum. Sebelumnya kami sudah bersurat ke DPRD 2 kali, ke Bupati 3 kali, ke KONI, hingga Wakil Bupati, namun tidak ada respon sama sekali,” ujar Nanggolo yang akrap disapa Bagas.
Lebih lanjut Bagas menjelaskan, upaya komunikasi sudah dilakukan sejak lama. Setelah surat, pihaknya juga melakukan kunjungan silaturahmi, namun tetap tidak membuahkan hasil hingga akhirnya aksi damai ini digelar.
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana kelompok yang tidak memiliki badan hukum justru bisa mendapatkan izin operasional dan kegiatan dari pihak berwenang.
“Kami bertanya-tanya, bagaimana organisasi yang tidak punya badan hukum, ilegal, dan mengatas namakan organisasi orang lain, kok bisa tetap dilegitimasi dan diizinkan berkegiatan? Bahkan sampai menggelar halal bihalal secara besar-besaran,” tegasnya.
Menurut Bagas, keberadaan kelompok tersebut justru memicu keresahan dan memancing emosi anggota PSHT yang sah. Ia mengungkapkan, konflik ini sudah berlangsung sangat lama.
“Kami sudah 9 tahun diintimidasi, diintervensi, dibully, bahkan sering dipukuli. Kami lelah mengendalikan massa yang sudah terlalu capek menahan lama,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Blitar dan Forkopimda untuk bertindak tegas.
“Tuntutan kami adalah pemerintah dan Forkopimda harus tegas terhadap organisasi PSHT abal-abal. Kami minta payung hukum yang jelas demi keamanan bersama,” pungkasnya.
Menyikapi hal tersebut, Kapolres Blitar AKBP Rivanda mengatakan, pihaknya bersama unsur Forkopimda lainnya akan segera menggelar rapat koordinasi.
“Kami bersama Forkopimda akan segera menggelar rapat koordinasi. Pertemuan itu akan melibatkan Bupati Blitar sebagai pimpinan Forkopimda untuk mencari solusi terbaik,” kata Rivanda.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menegaskan, kesiapan lembaganya menampung seluruh aspirasi yang disampaikan.
“DPRD akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memfasilitasi dialog dan musyawarah bersama seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Supriadi juga mengimbau seluruh massa aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas wilayah sembari menunggu tindak lanjut yang jelas dari pihak berwenang.
“DPRD juga mengimbau seluruh warga PSHT tetap menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Blitar sembari menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah dan Forkopimda,” pungkas Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
