Beritatrends, Magetan – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD/PAK) Kabupaten Magetan menjadi sorotan masyarakat terkait rencana pengadaan videotron serta peremajaan mobil dinas camat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Putut Pujiono, menegaskan bahwa semua usulan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan mengalir dan belum ada kesepakatan final atau nota kesepahaman tertulis.
Putut meminta masyarakat melihat postur anggaran ini secara utuh dan adil. Menurutnya, pemenuhan urusan wajib (mandatory spending) untuk sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur jalan kabupaten justru sudah terpenuhi dengan baik dalam draf anggaran kali ini.
Putut Pujiono merinci alasan logis di balik munculnya usulan anggaran videotron dan kendaraan dinas baru bagi para camat:
Videotron sebagai Simbol Kemajuan: Putut menganalogikan kehadiran videotron dari sudut pandang estetika dan perkembangan zaman. “Apakah videotron ini punya profit luar biasa untuk APBD? Belum tentu. Namun, ini bagian dari kemajuan daerah dan estetika total agar Magetan tidak tertinggal,” ujarnya.Usia Mobil Dinas Camat Sudah 21 Tahun: Mengenai kendaraan dinas, Putut meluruskan bahwa usulan ini sebenarnya sudah masuk sejak RKPD 2023 namun tertunda karena momentum pemilu. Saat ini, nilai appraisal mobil dinas camat sudah nol rupiah karena telah berusia 18 hingga 21 tahun—jauh melampaui aturan regulasi yang mengharuskan peremajaan setiap 7 tahun.Biaya Perawatan Bengkak: Akibat usia kendaraan yang terlalu tua, biaya perbaikan operasional di lapangan justru membengkak melampaui ekspektasi anggaran perawatan rutin.Persiapan Pilkades Serentak: Tahun depan Magetan akan menggelar Pilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Para camat dituntut memiliki mobilitas tinggi untuk mengawal belasan hingga puluhan desa di wilayahnya masing-masing.
“Banyak camat di wilayah yang mobil dinasnya juga sering dipinjam puskesmas atau warga untuk mengantar orang sakit. Ini murni untuk menunjang fungsi pelayanan langsung ke masyarakat,” ungkap Putut Pujiono.
Terkait keluhan masyarakat mengenai jalan rusak yang sempat ramai, Putut menjelaskan bahwa polemik tersebut sempat terjadi karena adanya keterlambatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan. Namun, saat ini anggaran tersebut dipastikan sudah turun dan dialokasikan secara adil.
“Masyarakat harus paham pembagian kewenangan jalan; ada jalan desa, kabupaten, hingga provinsi. Untuk jalan kabupaten sudah kami anggarkan sekitar 50-50 kemarin. Bahkan porsi infrastruktur kita sudah hampir menyentuh 29 persen,” tambahnya.
DPRD Magetan juga memastikan pos anggaran untuk antisipasi kebencanaan (banjir) melalui BPBD sudah disiapkan dengan matang. Secara keseluruhan, Putut menilai paparan draf anggaran P-APBD teranyar ini sudah sangat proporsional demi menciptakan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Magetan.
