Kepala Dinas Sosial Magetan, Parminto Budi Utomo
Beritatrends, Magetan – Kabupaten Magetan menjadi salah satu dari sembilan kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mendapat predikat 0% (nol persen) kemiskinan ekstrem.
Hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
Namun, apakah benar warga Magetan yang masuk kategori miskin ekstrem saat ini nihil?
Menurut keterangan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Magetan, Parminto Budi Utomo, pihaknya mengamini jika telah mendapat informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, bahwa angka kemiskinan ekstrem di Magetan adalah 0%.
Akan tetapi, ia menekankan bahwa jumlah tersebut merupakan hasil estimasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenko PMK.
“Masalah data 0% mungkin itu gambaran peta yang dari pusat. Pusat kan secara nasional, misal pusat mau melakukan progam apa, bisa jadi yang 0% itu menjadi perhatiannya nomor sekian setelah yang lain,” terangnya saat dikonfirmasi awak media, Rabu (27/03/2024).
Namun, meski telah terlepas dari kemiskinan ekstrem, Kadinsos memastikan sejumlah 5.862 warga masih masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data tersebut merupakan hasil pemutakhiran Data P3KE (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Sehingga juga masih perlu dilakukan intervensi secara spesifik.
“Bukan berarti kita kemudian mundur lagi ya, kita tetap mengupayakan data yang sudah dimutakhirkan. Kan kita tau apa yang nanti akan kita intervensi pada masing-masing warga,”
Kedepan, pihaknya mengaku akan terus melakukan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem dengan mengadakan kolaborasi bersama OPD terkait.
“Tentunya Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang dalam hal ini diambil alih oleh Bappeda, akan mengkoordinasikan dengan OPD terkait. Sehingga bukan hanya tugas kami saja di Dinas Sosial,” jelas Kadinsos.
