Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Rabu (21/6/2023) malam.
Beritatrends, Madiun-DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Rabu (21/6/2023) malam.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Slamet Riyadi dihadiri Bupati Madiun, Ahmad Dawami, Wakil Ketua DPRD, Kuat Edy Santoso, puluhan anggota DPRD dan pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Madiun.
Enam fraksi di DPRD Kabupaten Madiun yang menyampaikan pemandangan umunnya mulai dari Fraksi Golkar Nurani Sejahtera, Fraksi PDIP, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat Persatuan, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Gerindra.
Fraksi Golkar Nurani Sejahtera dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Sri Puji Hardianingsih mempersoalkan besarnya anggaran SILPA pada APBD 2022. Selain itu upaya Pemkab Madiun untuk mengisi banyaknya kekosongan jabatan kepala desa di bumi kampung pesilat.
Dalam rapat itu, Fraksi PDIP tidak membacakan pemandangan umumnya lantaran tanggal 21 Juni bertepatan dengan waktu wafatnya Proklamtor Republik Indonesia Bung Karno. Untuk pemandangan umum langsung diserahkan anggota Fraksi PDIP, Rudy Triswahono kepada pimpinan sidang.
Sementara Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Nurokhim meminta agar Pemkab Madiun makin meningkatkan target pendapatan asli daerah. Namun Pemkab Madiun diminta agar penyerapan APBD setiap tahunnya dapat mencapai 100 persen.
Lain halnya dengan Fraksi Demokrat Persatuan dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Hari Puryadi. Fraksi Demokrat Persatuan mempertanyakan rincian kenaikkan pendapatan daerah dan penyebab Pemkab Madiun tidak mampu menyerap APBD 2022 hingga seratus persen.
Sementara itu Fraksi Nasdem dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Endang Srimulyani mendesak Pemkab Madiun melakukan pengurangan SILPA. Dengan demikian anggaran itu dapat digunakan untuk program lain yang bermanfaat kepada masyarkat.
Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Guntur Setiyono meminta Pemkab Madiun segera menindaklanjuti temuan BPK terkait pengelolaan retribusi pasar yang belum tertib. Selain itu Fraksi Gerindra meminta agar Pemkab Madiun dalam pemasangan lampu penerangan jalan dalam proyek KPBU APJ dilaksanakan ditempat-tempat yang rawan kecelakaan dan kejahatan. Dengan demikian masyarakat merasakan aspek kemanfaatan program tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Slamet Riyadi menyatakan jawaban pemandangan enam fraksi DPRD oleh Bupati Madiun semestinya digelar Rabu (28/6/2023). Lantaran hari Rabu (28/6/2023) masuk sebagai cuti bersama maka agenda jawaban pemandangan umum enam fraksi akan digelar awal bulan Juli 2023.
Bupati Madiun, Ahmad Dawami menyatakan Pemkab Madiun akan memberikan jawaban terhadap saran dan masukan yang disampaikan enam fraksi dalam pemandangan umumnya terhadap nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
