Beritatrends, Magetan – Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran oponi secara partisipatid antara penyelenggara layanan publik sengan publik secara langsung.
Terdapat beberapa tujuan dari FKP, antara lain membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik salam kerangka transparasi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan dengan mengusung tema Evaluasi serta Review SP dan SOP, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik yang berlokasi di ruang pertemuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Rabu (03/04/2024) pagi.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan melalui Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian, Henny Purwaning Rastuti, S.Psi, mengatakan tadi pagi Dikpora Magetan melaksanakan FKP yang mana membahas akan pelayanan yang ada di Dikpora Magetan, baik kepada masyarakat secara langsung maupun kepada Intern dari Dikpora Magetan. Rabu (03/04/2024)
“Untuk layanan – layanan yang diberikan itu sesuai dengan amanat yang ada di UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dari itu memang harus disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang ada,” jelas Henny.
Lebih lanjut, inti dari FKP kali ini adalah harus memberikan informasi sebenar-benarnya kepada masyarakat bahwa Layanan yang ada di Dikpora itu sangat banyak dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Seperti hanya layanan terkait mutasi siswa, PPDB, Legalisir, Ijasah, serta layanan penggunaan sarana dan prasarana olahraga, bahkan layanan lainnya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” imbuh Henny.
Ia menambahkan, bentuk sosialisasi sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan mulai dari pemasangan pamflet, pemasangan di TV yang ada di Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya.
“Memang untuk layanan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu ada sedikit kendala, contohnya disaat penumpukan legalisir itu harus ada tanda tangan secara langsung oleh pejabat terkait, namun disaat pejabat terkait itu masih DL atau tidak ada ditempat tentunya membutuhkan waktu yang tertunda pula, dan kendala tersebut juga sudah kita sampaikan terlebih dahulu,” tegas Henny.
Henny berharap dengan adanya FKP yang dihadiri secara langsung oleh stake holder tentunya bisa meningkatkan mutu pelayanan yang ada di Dikpora Magetan.
“Inti dari Forum Konsultasi Publik ini adalah membahas mengenai pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, dan kita menerima tanggapan dari stake holder terkait guna meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya,” tutup Henny.
