GPI menuntut pendidikan gratis dalam unjuk rasa yang ke 2 kali ini,Namun tidak satu pejabatpun yang menemui para UNRAS
Beritatrends, Blitar – Ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menuntut pendidikan gratis dalam unjuk rasa yang ke 2 kali ini,Namun tidak satu pejabatpun yang menemui para (UNRAS) dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) ketika berunras di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar, Kamis (22/6/2023).
Joko Prasetya selaku ketua Ormas GPI serta pemimpin aksi unjuk rasa di kesempatan ini mengungkapkan bahwa seharusnya tidak ada lagi komersialisasi dalam dunia pendidikan.
“Pendidikan bukan untuk komersialisasi. Bukan untuk bisnis. Kami menuntut pendidikan gratis,” tegas Joko Prasetya saat berorasi.
Joko mengatakan pemerintah semestinya merealisasikan janji-janji saat kampanye dulu, menggratiskan biaya pendidikan baik uang seragam, buku LKS, maupun biaya lainnya. Menurut dia, sudah seharusnya biaya pendidikan tidak memberatkan masyarakat, khususnya orang tua murid.
Komersialisasi pendidikan, kata aktivis yang membela rakyat kecil, sudah beragam bentuknya. Bahkan, seremonial kelulusan siswa-siswi mulai dari tingkat Paud, TK, SD, SMP hingga SMA juga dibebankan keuangan kepada wali murid. Joko menuturkan sekolah kini telah menjadi lahan bisnis. Pendidikan pun belum menyentuh semua lapisan masyarakat.
“Sudah selayaknya bahwa acara seremonial yang tidak mengandung nilai-nilai akademis seperti wisuda anak Paud hingga SMA itu ditiadakan. Siapa yang diuntungkan dan apa nilai moral yang didapat jika hanya menghamburkan uang para orang tua hingga jutaan Rupiah seperti itu,” lanjut Joko dalam orasinya.
Sementara itu, tuntutan GPI yang kedua ini juga tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Dinas pendidikan. Pagar tertutup rapat dan para aktivis tidak diperkenankan untuk masuk menyampaikan aspirasinya yang membela masyarakat dalam dunia pendidikan. Sehingga bila tuntutan yang kedua ini tidak ada relisasi, terpaksa GPI akan melakukan langkah hukum serta langkah aksi berikutnya.
“Bila tidak ada realisasi tuntutan kami, terpaksa Kadin Pendidikan harus mundur, karena tidak mampu mengemban amanatnya,” pungkas Joko.
