Beritatrends, Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna mengagendakan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat DPRD Kabupaten Madiun, Senin (10/6/2024).
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi dibuka dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono dihadiri Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, Kepala OPD, Camat se-kabupaten Madiun dan anggota DPRD Kabupaten Madiun.
Adapun Enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum, antara lain Fraksi Golkar Nurani Sejahtera, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat Persatuan, Fraksi Nasdem dan Fraksi Gerindra. Keenam fraksi rata-rata mempertanyakan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) APBD Tahun anggaran 2023.
Fraksi Golkar Nurani Sejahtera dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Didik Rudianto mempertanyakan Silpa Kabupaten Madiun yang mencapai Rp172 miliar serta Belanja Tak Terduga (BTT) yang hanya terserap 28,80 persen atau Rp1,6 miliar dari anggaran Rp5,8 miliar.
Untuk itu Pemkab Madiun diminta menjelaskan belanja apa yang paling signifikan yang menyebabkan Silpa di tahun 2023 begitu besar. Bisa jadi kondisi itu terjadi lantaran perencanaan yang kurang maksimal atau kurang matang sehingga banyak anggaran yang tidak terserap atau karena banyaknya efisiensi dari masing-masing OPD.
Sementara Fraksi Nasdem melalui jubirnya, Gunawan Prasetyono meminta agar pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, untuk adanya perbaikan mekanisme penarikan pajak. Sebab, masih banyak ditemukan kendala, salah satunya masih adanya tunggakan pajak beberapa tahun yang lalu.
Sedangkan Fraksi Gerindra melalui jubirnya Sutrisno menyebut masih banyak koreksi terhadap PAD, terutama terkait pemanfaatan PAD agar tepat sasaran kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perluasan pembangunan infrastruktur, jalan, pendidikan, hingga kesehatan terutama bagi daerah yang minim tersentuh pembangunan dari pemerintah.
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono mengatakan ftraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun menyoroti tingginya nilai Silpa mencapai Rp Rp172 miliar. Untuk itu kedepan Pemkab Madiun diminta lebih mematangkan perencanaan agar tidak ada lagi Silpa yang tinggi.
Terkait saran dan masukan dari Fraksi-Fraksi di DPRD, Fery mengatakan nantinya akan dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan beberapa OPD teknis lainnya yang akan disampaikan jawabannya pada rapat paripurna.
