Aksi Demo Menuntut Penuntasan Kisruh Sewa Rumah Dinas Wakil Bupati Blitar
Beritatrends, Blitar- Langkah tegas dilakukan oleh LSM GPI dengan menggelar aksi demo untuk menuntaskan kisruh sewa rumah dinas wakil bupati Blitar, Aksi demo ini dilakukan untuk menekan pihak terkait agar segera menyelesaikan masalah yang terjadi.(18/10/2023).
Aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan damai di depan kantor BPKAD melibatkan puluhan anggota GPI berlanjut menuju Kantor Kejaksaan Negeri Blitar dan Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Rabu (18/10/2023).
“Kalau tadi di Pemkab lama, kami ditemui oleh pejabat dari BPKAD dan Inspektorat, kami menanyakan tentang masalah kontrak sewa rumah jabatan wakil bupati. Yang mana ketika bagian umum tadi menyampaikan tidak ada dipasang anggaran untuk sewa rumah Wakil Bupati tahun 2023,” kata Joko Prasetya selaku Ketua Ormas GPI.
Disampaikan Joko, kontrak pertama diawali di bulan mei ke Desember 2021, kemudian tahun 2022 diawali di bulan Januari hingga Desember, untuk di tahun 2023 pasti kontrak sewa rumah dinas Wakil Bupati itu bulan Januari secara otomatis uang kontrak itu sudah diminta.
Pertanyaannya apakah betul itu tidak dipasang anggaran,” imbuhnya.
Kami kuatir, kata Joko, jangan jangan dari pihak bagian umum atau Inspektorat maupun BPKAD menghindar atau bisa diduga mereka melakukan rekayasa administrasi dari pada sewa kontrak itu.
“Makanya kami butuh dari pada Kejaksaan, ataupun APH untuk melakukan lidik, apakah dokumen penafsir harga itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Blitar,” kata Joko.
Selain itu, kami juga mendorong Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan atas kinerja TP2ID, yang mana TP2ID itu diduga melakukan intervensi atau mengendalikan kinerja pemerintah daerah.
“Kalau memang TP2ID tidak memiliki manfaat yang maksimal terhadap kemasyarakatan, ya sebaiknya dibubarkan,” pungkasnya.
