Beritatrends,Blitar – Ribuan relawan yang tergabung dalam Solidaritas Bakti Makan Bergizi Gratis (Sobat MBG) menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Blitar, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program strategis nasional tersebut, sekaligus penolakan terhadap upaya yang dinilai berusaha menggagalkannya.Koordinator aksi, Jaka Prasetya menyatakan, dukungan ini muncul karena manfaat program telah dirasakan langsung oleh berbagai lapisan masyarakat.“Program ini sudah berjalan dan manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Kami termotivasi bergerak karena melihat ada pihak yang berusaha mengobrak-abrik program pemerintah pusat yang sangat baik ini. Padahal manfaatnya tidak hanya untuk anak sekolah, tapi juga petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha dalam rantai pasokan,” kata Jaka.Lebih lanjut Jaka menjelaskan, cakupan penerima manfaat yang cukup besar di wilayahnya.“Di Kabupaten Blitar saja, ada sekitar 211 ribu pelajar yang mendapatkan manfaat program ini setiap hari. Jadi, ini bukan sekadar soal pemberian makanan biasa,” jelasnya.Menurut Jaka, asupan yang diberikan telah disusun secara profesional demi tujuan jangka panjang.
“Setiap menu telah dihitung matang oleh Badan Gizi Nasional, mulai nilai kalori, karbohidrat, protein, hingga kebutuhan gizinya. Tujuannya mendukung kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya,” tambahnya.
Jaka mengingatkan, bahwa dampak perbaikan gizi tidak dapat terlihat secara instan.“Ini investasi jangka panjang. Jangan berharap hari ini makan bergizi, besok langsung terlihat hasilnya. Oleh karena itu, masyarakat mayoritas ingin program ini terus berjalan demi masa depan generasi muda,” tandasnya.Jaka juga menyayangkan penolakan yang muncul tanpa melihat kondisi riil di lapangan.
“Kalau mereka melihat langsung kondisi di pedesaan, pesisir, dan daerah ekonomi menengah ke bawah, saya yakin tidak akan sembarangan menolak. Banyak anak dari keluarga sederhana yang sangat membutuhkan program ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Jaka menegaskan, bahwa perbaikan sistem bukan berarti penghentian program.
“Kami memahami pemerintah sedang melakukan evaluasi dan pembenahan administrasi maupun hukum. Jika ada penghentian sementara, itu bukan berarti dibatalkan, melainkan agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.
