Beritatrends, Madiun – Inspektorat Kabupaten Madiun menggelar apresiasi atas komitmen penerapan zona integritas dilingkup organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Madiun di The Sun Hotel Madiun, Kamis (30/11/2023).
Apresiasi atas komitmen penerapan zona integritas itu diberikan kepada 15 organisasi perangkat daerah yang dibagi dalam tiga kategori. Kategori pertama berupa Unit Kerja Pembangunan baru diberikan kepada RSUD Caruban, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Puskesmas Kleganserut-Kecamatan Jiwan, Puskesmas Dagangan, Puskesmas Kaibon-Kecamatan Geger, Puskesmas Gemarang, SMPN 1 Dolopo dan SMPN 1 Geger.
Untuk kategori Unit Kerja Pembangunan Berkelanjutan diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Dolopo, Puskesmas Saradan dan SMPN 1 Mejayan. Sementara kategori Unit Kerja Evaluasi diberikan kepada DPMPTSP Kabupaten Madiun, Puskesmas Gantrung-Kecamatan Kebonsari dan Puskesmas Sumbersari-Kecamatan Saradan.
Apresiasi atas komitmen penerapan zona integritas bagi 15 OPD diserahkan langsung oleh Penjabat Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo didampingi Inspektur Kabupaten Madiun, Joko Lelono. Penyerahan apresiasi itu juga dihadiri seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Madiun.
Penjabat Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo menyatakan penerapan zona integritas menjadi sangat penting lantaran amanat reformasi dan perintah Presiden RI Joko Widodo. Untuk itu tahun 2024, seluruh OPD dilingkup Pemkab Madiun harus menerapkan zona integritas.
Menurut Sodik, penerapan zona integritas di seluruh OPD akan membentuk sumber daya manusia dilingkup Pemkab Madiun memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas. Untuk itu sebagai langkah awal, seluruh OPD harus memberikan pelayanan prima bagi kepentingan publik karena aparatur sipil negara saat merupakan pelayan masyarakat.
Sodik menambakan sejauh ini Pemkab Madiun sudah mendapatkan penghargaan dari Pemprop Jatim dan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pemkab Madiun akan terus membangun zona integritas di seluruh OPD.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Madiun, Joko Lelono mengatakan pemberian apresiasi itu bagian komitmen Pemkab Madiun melakukan pencegahan korupsi diseluruh organisasi perangkat daerah. Untuk itu langkah awalnya dengan terlebih dahulu membangun zona integritas dengan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) kemudian menuju level yang tertinggi yakni wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Untuk membangun zona integritas atas enam area mulai dari tata laksana hingga sumber daya manusianya. Setelah terpenuhi maka penilaian langsung dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Menurut Joko, Bupati Madiun bersama seluruh pimpinan OPD sudah menandatangani komitmen pakta integritas. Selanjutnya setiap tahun masing-masing OPD dilakukan pembinaan. Hasilnya terdapat tiga OPD yang sudah terevaluasi oleh Kemenpan RB yakni DPMPTSP, Puskesmas Gantrung-Kecamatan Kebonsari dan Puskesmas Sumbersari-Kecamatan Saradan. Sementara OPD lain masih dalam bentuk rintisan.
