LAPOR–Nur Haryanto (60), warga Desa Majasem,Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi melaporkan kasus dugaan praktik jual beli jabatan pengisian tiga perangkat Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan total mahar mencapai Rp 1,35 milyar akhirnya resmi dilaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi.
BeritaTrends, Ngawi – Kasus dugaan praktik jual beli jabatan pengisian tiga perangkat Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan total mahar mencapai Rp 1,35 milyar akhirnya resmi dilaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi.
Laporan itu disampaikan Nur Haryanto (60), warga Desa Majasem,Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Tak sekedar melaporkan pria itu membawa sejumlah bukti, Jumat (6/11/2026).
Bukti yang disampaikan terkait dugaan penyimpangan proses seleksi, mulai dari ketidaksesuaian kisi-kisi dengan soal ujian hingga dugaan transaksi uang dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Kasi Intelijen Kejari Ngawi, Danang Yudha Prawira, yang dikonfirmasi Senin (9/11/2026) membenarkan adanya pengaduan dari warga Majasem tersebut. Saat ini pengaduan masih ditelaah petugas. “Masih ditelaah (pengaduannya),” kata Danang.
Sementara itu Nur Haryanto selaku pelapor menyatakan pengisian perangkat itu dilaporkan lantaran diduga ada penyimpangan.
“Dalam rangka pengaduan pengisian perangkat desa, yakni kejanggalan naskah kisi-kisi dengan soal yang tidak sama dan dugaan jual beli jabatan yang nilainya mencapai Rp1,35 miliar,” kata Nur.
Terhadap laporan itu, Nur meminta jaksa segera menindaklanjuti laporan tersebut. Nur juga berharap proses seleksi diulang agar tidak menyisakan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Harapan saya ujian ulang. Saya juga berharap Kejaksaan secepatnya melakukan pemeriksaan agar masyarakat senang. Jangan sampai setiap pengisian perangkat muncul dugaan permainan, seolah-olah sudah ada orang yang pasti jadi,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Nur mengaku siap membuka bukti tambahan berupa rekaman yang disebut dapat membantu aparat penegak hukum (APH) mengungkap persoalan tersebut.
Camat Kendal, Sofwan Ahmadi, mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. Ia mempersilakan proses hukum berjalan apabila persoalan itu memang telah dilaporkan.
“Kalau laporan ke kejaksaan saya belum tahu. Monggo saja. Mudah-mudahan tidak, karena sudah selesai di bawah. Tapi kalau sudah dilaporkan, ya monggo bergulir saja,” tutur Sofwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)Budi Santoso membenarkan telah memanggil semua pihak pihak terkait. Hasil klarifikasi terhadap Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Panitia dan Camat Kendal, Budi menyebutkan membantah persoalan yang disampaikan warga.
“Kami sudah panggil semuanya, namun bilamana apa yang disampaikan kepada kami tidak benar harus siap menghadapi resiko,” demikian Budi.
