Bupati Madiun, Ahmad Dawami
Beritatrends, Madiun – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Madiun dengan predikat nilai BB (Sangat Baik). Tak hanya itu, Pemkab Madiun juga mendapatkan penghargaan Reformasi Birokrasi dengan predikat B (Baik).
“Penghargaan itu sudah kami terima Selasa (5/4/2022) lalu. Capaian prestasi ini merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tahun 2021 dalam acara SAKIP-RB Award 2021 yang dilaksanakan di Jakarta,” kata Bupati Madiun, Ahmad Dawami, Kamis (21/4/2022).
Pria yang akrab disapa Kaji Mbing ini mengatakan penyerahan penghargaan itu dilakukan secara virtual dari ruang Kantor Bupati Madiun. Menurut Kaji Mbing, kegiatan penyerahan hasil evaluasi ini merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
Dari penghargaan itu, kata Kaji Mbing, dapat diketahui masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata. Selain itu birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance.
Bupati Kaji Mbing bersyukur atas penghargaan yang kembali didapat dengan hasil yang positif.
“Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk memberikan kerja-kerja nyata bagi masyarakat Kabupaten Madiun,” tandas Bupati Kaji Mbing.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini dalam sambutan menyatakan transformasi menjadi elemen yang tidak bisa dilepaskan dari reformasi birokrasi. Untuk itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan, dan berbagai peluang.
“Presiden Joko Widodo juga meminta seluruh pemerintah daerah tak henti melahirkan inovasi-inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” jelas Rini.
Ia menyebutkan tahun 2021 evaluasi telah dilakukan terhadap 79 kementerian/ lembaga, 34 pemerintah provinsi (SAKIP/RB), serta 494 kabupaten/kota (SAKIP) dan 441 kabupaten/kota (RB) dengan total unit sebagai sampel evaluasi mencapai 22.000 unit.
Hasil evaluasi, terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP yaitu pada tingkat kementerian/lembaga menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75. Sementara pada pemerintah provinsi menjadi nilainya menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02. Sedangkan nilai SAKIP pada pemerintah kabupaten /kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.
