Beritatrends,Magetan – banyak satuan pendidikan di Indonesia, baik sekolah negeri maupun madrasah, masih sering kita jumpai praktik pengumpulan dana dari orang tua/wali murid dengan berbagai nama: iuran komite, sumbangan pembangunan, infaq gedung, atau bantuan sukarela melalui paguyuban kelas. Meskipun dibungkus dengan kata-kata “sukarela” dan “tidak mengikat”, kenyataannya sering kali terdapat nominal tetap, jadwal pembayaran yang ditentukan, serta saluran pengumpulan yang terorganisir. Praktik semacam ini, jika tidak hati-hati, dapat bergeser menjadi pungutan liar (pungli) yang dilarang oleh hukum.
Sebagai praktisi hukum kami memandang perlu untuk memberikan pemahaman agar orang tua/wali murid mengetahui haknya dan satuan pendidikan memahami batas kewenangannya.
Apa yang Dimaksud dengan Pungutan dan Sumbangan?
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar:
• Pungutan adalah penarikan uang yang bersifat wajib, mengikat, serta ditentukan jumlah dan jangka waktunya oleh satuan pendidikan.
• Sumbangan adalah pemberian secara sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya oleh satuan pendidikan.
Apabila sebuah “permohonan bantuan” atau “infaq” memiliki nominal yang ditentukan, jangka waktu pembayaran yang tetap, serta dikumpulkan melalui bendahara kelas atau pengurus paguyuban secara sistematis, maka substansinya telah memenuhi unsur pungutan, meskipun secara formal disebut sukarela.
Landasan Hukum yang Melindungi Orang Tua/Wali Murid
Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Putusan ini mempertegas bahwa frasa “tanpa memungut biaya” berlaku bagi satuan pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Negara wajib menjamin pendidikan dasar yang gratis.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Melarang satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah memungut biaya satuan pendidikan. Sumbangan hanya diperbolehkan jika benar-benar bersifat sukarela tanpa tekanan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah Komite Madrasah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali, baik secara sendiri maupun kolektif. Penggalangan bantuan/sumbangan hanya boleh dilakukan dalam kerangka yang benar-benar sukarela.
Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia dan Satgas Saber Pungli secara berulang kali menegaskan bahwa penentuan nominal tetap, jadwal pembayaran, serta mekanisme pengumpulan yang terorganisir merupakan ciri pungutan, meskipun dibungkus dengan istilah “infaq” atau “kesepakatan rapat”.
Potensi Pertanggungjawaban Pidana
Selain pelanggaran administratif dan maladministrasi, praktik pungutan yang bersifat memaksa atau menyalahgunakan wewenang dapat berpotensi masuk ranah pidana, tergantung pada siapa pelakunya dan bagaimana caranya dilakukan.
1. Jika melibatkan Aparatur Sipil Negara (kepala sekolah, guru, atau pejabat terkait):
• Dapat dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi pokoknya: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan… Ancaman pidana: penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
• Dapat pula dijerat Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
2. Jika dilakukan oleh pengurus komite, paguyuban, atau pihak non-ASN:
• Dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan. Bunyi pokoknya: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu… Ancaman pidana: penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
• Dalam praktik, tekanan sosial, ancaman terselubung (misalnya terkait layanan akademik), atau pemaksaan melalui mekanisme resmi kelas/paguyuban sering menjadi pertimbangan aparat penegak hukum.
Jika terdapat unsur bersama-sama atau turut serta, dapat diterapkan juga Pasal 55 KUHP (penyertaan).
Perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap pelanggaran otomatis menjadi pidana. Unsur niat, paksaan, dan penyalahgunaan wewenang harus dibuktikan. Namun, potensi ini nyata dan sudah terjadi dalam beberapa kasus di berbagai daerah.
Mengapa Praktik Ini Bermasalah?
Pendidikan dasar merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Ketika biaya pembangunan sarana atau kegiatan tertentu dibebankan kepada orang tua melalui mekanisme yang cenderung memaksa (meskipun secara lisan disebut sukarela), maka semangat pendidikan gratis terganggu. Tekanan sosial di lingkungan sekolah atau kelas sering kali membuat orang tua merasa tidak nyaman menolak, padahal secara hukum mereka berhak untuk tidak ikut serta.
Saran bagi Wali Murid
Sebagai bentuk perlindungan diri dan anak, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan secara santun namun tegas:
1. Pahami hak Anda Tidak ada kewajiban hukum bagi orang tua untuk membayar iuran, sumbangan, atau infaq yang ditentukan nominal dan jangka waktunya oleh komite atau paguyuban, terutama di satuan pendidikan dasar negeri.
2. Sampaikan penolakan secara tertulis jika diperlukan Anda berhak menolak dengan sopan dan menyertakan dasar hukum yang relevan. Penolakan ini tidak boleh menimbulkan sanksi akademik maupun non-akademik terhadap anak.
3. Minta transparansi Jika memang ada penggalangan dana yang benar-benar sukarela, mintalah proposal yang jelas, rekening bersama yang transparan, serta laporan penggunaan dana secara terbuka.
4. Laporkan jika merasa tertekan Apabila terdapat unsur pemaksaan atau ancaman terselubung, Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada:
• Ombudsman Republik Indonesia (1500-535)
• Satgas Saber Pungli
• Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan setempat
• Kepolisian (jika unsur pidana terpenuhi)
• Lembaga bantuan hukum setempat
5. Utamakan dialog yang konstruktif Sebelum menempuh jalur pengaduan, upayakan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah atau komite. Banyak persoalan dapat diselesaikan melalui pemahaman bersama tentang aturan yang berlaku.
Kami menghargai semangat kebersamaan yang ingin dibangun oleh komite dan paguyuban. Namun, semangat tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum. Sumbangan yang benar-benar sukarela tetap diperbolehkan, asalkan tidak ada penentuan nominal, tidak ada jadwal yang mengikat, dan tidak ada tekanan sosial maupun administratif.
Pendidikan dasar adalah tanggung jawab negara. Orang tua adalah mitra, bukan sumber pembiayaan utama. Semoga pemahaman ini dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan semangat konstitusi.
