RAPAT KOORDINASI– Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Nanik Kushartanti (tengah) didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Joko Lelono (kanan) dan Kasi Intelejen, Ardhitia Harjanto memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan program Jaksa Jaga Desa di Kantor Kejari Kabupaten Madiun, Kamis (22/12/2022). Program Jaksa Jaga Desa rencananya akan dilaunching pertengahan Januari 2023.
Beritatrends, Madiun – Program Jaksa Jaga Desa yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI siap dilaunching di Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada pertengahan Januari 2023. Hal itu dipastikan setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menggelar rapat koordinasi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Kamis (22/12/2022).
Rapat koordinasi yang digelar di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun itu dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Nanik Kushartanti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Joko Lelono, Kasi Intelejen, Ardhitia Harjanto dan beberapa staf kejaksaan dan Pemkab Madiun.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun, Joko Lelono yang ditemui usai mengikuti rapat mengatakan pertemuan kali ini menjadi rapat koordinasi awal untuk pelaksanaan program Jaksa Jaga Desa di Kabupaten Madiun.
“Ini merupakan rapat koordinasi awal yang dipimpin oleh ibu Kajari terkait dengan program Jaksa Jaga Desa yang akan kita laksanakan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun mulai Januari 2023,” ujar Joko.
Joko mengatakan agar pelaksanaan program Jaksa Jaga Desa berlangsung lancar maka perlu dirumuskan program kongrit apa saja yang akan dilaksanakan di desa-desa sebelum dilaunching pertengahan bulan depan. Dengan demikian, saat program itu diluncurkan berjalan dengan baik.
“Ini masih ada waktu untuk kami persiapkan dan matangkan terlebih dahulu program kongritnya seperti apa sampai pada monevnya seperti apa. Sehingga saat launching sudah jelas semuanya,” ungkap Joko.
Untuk merumuskan kegiatan-kegiatan dalam program Jaksa Jaga Desa di Kabupaten Madiun, kata Joko, tim Kejari Kabupaten Madiun dan tim Dinas PMD Kabupaten Madiun akan membahas bersama sebelum launching program itu digelar Januari 2023.
“Untuk implementasi rencana kerja tindak lanjutnya nanti akan dirumuskan lagi dengan Tim dari Kejari Kabupaten Madiun dan tim dari Dinas PMD. Selanjutnya Insyallah bulan Januari akan dilaksanakan dengan diawali launching program tersebut,” tutur Joko.
Ia menambahkan Pemkab Madiun dan pemerintah desa di Kabupaten Madiun sudah siap menyambut program tersebut. Terlebih program itu membantu pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
“Pemkab Madiun pun sudah siap dan desa-desa juga sudah siap. Karena dengan program ini pemerintah desa akan sangat terbantu dari sisi tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan. Mungkin kalau ada kekurangangan bisa dikonsultasikan dan bisa minta asistensi hukum. Dengan demikian tidak ada lagi aparat pemerintah desa yang terjerat kasus korupsi,” jelas Joko.
Sementara itu Kasi Intelejen Kejari Kabupaten Madiun, Ardhitia Harjanto menyatakan program Jaksa Jaga Desa merupakan program dari Kejaksaan Agung yang berlaku seluruh wilayah di Indonesia. Untuk kisi-kisi program tersebut sudah dalam program tersebut.
Salah satu kisi-kisinya, lewat program Jaksa Jaga Desa, kejaksaan melakukan fungsi preventif dengan bersama-sama aparat pemerintah mengusung dan mengawal pembangunan agar bisa berjalan dengan tepat waktu, mutu, dan tepat sasaran.
“Program Jaksa Jaga Desa ini program Kejaksaan Agung untuk seluruh daerah di Indonesia. Untuk acuan program ini sudah ada dan tinggal teknis pelaksanaannya di masing-masing kabupaten atau kota,” demikian Ardhi.
